Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Buku ini dilengkapi dengan analisis implementasi kebijakan keuangan negara dalam pelaksana otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Model analisis hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah disajikan. Kemampuan aspek fisikal daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat dijadikan sebagai fokus unit analisis. Dari beberapa hasil studi di kabupaten/kota dan provinsi, kemampauan fiskal daerah sangat rendah sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah sangat tergantung pada dana transfer pusat. Hal tersebut seperti terjadi di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatra Utara. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Bandung 2004-2015 misalnya paling tinggi sebesar 20%, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer 80%. Demikian pula kota Medan, ketergantungan terhadap dana transfer 88,49% (2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah lebih rendah dari pada kebutuhan belanja daerah, dan hal tersebut asimetris dengan tujuan “kemandirian daerah” dalam sistem otonomi daerah sehingga mengakibatkan flaypaper effect. Fenomena yang sama terjadi pula di beberapa negara, seperti India, Prancis, Korsika, Sudan Selatan, dan Kota Ghana, terkecuali di Australia. Kondisi nyata tersebut menghendai refolusi kebijakan, terutama dari aspek administrasi keuangan negara dalam pelaksannan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.